Kematian Ali Larijani disebut-sebut membuka celah besar di inti sistem keamanan nasional Irak. Pasalnya selama ini Larijani berperan sebagai penghubung antara kekuatan militer termasuk korpsarda revolusi Islam atau IRJC dan institusi sipil di tubuh pemerintahan Iran. Kepergiannya kemudian memunculkan tanda tanya mengenai siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional Iran di tengah perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Marijani adalah sosok sentral di rezim Iran dan ini terlihat dari pernyataan
para pejabat tinggi lain saat merespons kematiannya. Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Kamenei memuji Larijani dalam perniatan singkat pada Rabu, 18 Maret 2026 sekaligus berjanji akan membalas kematiannya. Sementara itu, Presiden Masud Piskian menegaskan semangat perlawanan yang berpadu dengan rasionalitas ala Larijani akan terus dilanjutkan. Terkait siapa pengganti Lari, dua nama mulai mendominasi spekulasi. Pertama, ketua parlemen Iran, Muhammad Paker Kalibaf. Kalibaf sudah sejak lama menjadi anggota
dewan dan memiliki hak suara sehingga secara prosedural lebih mudah untuk diangkat. Dengan latar belakang sebagai mantan komandan angkatan udara IRGC dan kepala kepolisian nasional, Kalibaf dinilai memiliki pengalaman operasional sekaligus pengaruh politik yang kuat. Namun, penunjukannya juga dinilai berisiko. Profilnya yang menonjol serta keterlibatannya dalam operasi militer terbaru berpotensi menjadikannya target prioritas Israel. Alternatif kedua adalah Ali Akbar Ahmadian. Sosok yang berlatar belakang militer dan dianggap
lebih teknokratis. Sebelumnya Ahmadian pernah menjabat sebagai sekretaris Dewan dan Perwakilan Pemimpin Tertinggi sebelum dipindah tugaskan pada 2025. Oleh sebab itu, ia perlu ditunjuk kembali oleh kepemimpinan baru untuk memperoleh kewenangan penuh. Nama-nama lain termasuk mantan komandan IRGC seperti Mohsin Rezai dan Saed Zalili juga sempat mencuat sebagai kandidat pengganti Lariani. Namun keduanya dipandang kurang kuat karena lemahnya dukungan dan potensi gesekan politik.
Komentar