Operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengguncang pemerintahan daerah di Renjang Lebong, Bengkulu. Dalam operasi yang digelar pada Senin tanggal 9 Maret tahun 2026, KPK menangkap sekaligus dua pimpinan daerah, yakni Bupati Muhammad Fikri Tobarri dan Wakil Bupati Henri. Penangkapan tersebut membuat publik mempertanyakan siapa yang akan memimpin pemerintahan di kabupaten tersebut mengingat kedua kepala daerahnya terjerat operasi penindakan lembaga antirasuah. Menurut pengamat politik dari
Universitas Andalas, Andri Rusta, dalam sistem pemerintahan daerah tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan. Ia menjelaskan bahwa ketika Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugas, maka Sekretaris Daerah Sekda akan menjalankan tugas harian kepala daerah untuk sementara waktu. Selanjutnya, pemerintah pusat melalui gubernur akan mengusulkan pejabat PE bupati kepada Menteri Dalam Negeri. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk memimpin pemerintahan daerah sampai kepala daerah
definitif yang baru dilantik. Andri juga menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan definitif bergantung pada sisa masa jabatan kepala daerah. Jika masa jabatan tersisa lebih dari 18 bulan, maka dapat dilakukan pemilihan kepala daerah baru. Namun jika sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan, pemerintah biasanya menunjuk pejabat kepala daerah hingga masa jabatan berakhir. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pengisian
kekosongan jabatan kepala daerah. Aturan tambahan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, dalam OTT tersebut KPK tidak hanya membawa dua pimpinan daerah. Town Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yeah.
Komentar